nusakini.com - Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara mulai mengaktifkan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di wilayah tersebut.

Wali Kota Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mengatakan, Posko PPKM Mikro ini berada mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Posko PPKM Mikro ini sebagai pusat kendali untuk menguatkan koordinasi dan informasi tentang perkembangan kasus COVID-19 di wilayah setempat. Ini dilakukan dalam upaya menekan angka penyebaran kasus COVID-19 di masing-masing wilayah.

"Kami pastikan bukan hanya data fisik saja yang ada di posko tetapi juga aktivitas dalam pembagian tugas siapa berbuat apa dan yang terlibat siapa saja," ujarnya

Dikatakan Ali, empat pilar kewilayahan, yakni pemerintah daerah, TNI, Polri dan puskesmas saling berkoordinasi dan berkolaborasi bersiaga di Posko PPKM Mikro selama 24 jam secara bergantian. Empat pilar yang memegang peranan penting di setiap Posko PPKM Mikro saling bersinergi dalam menekan angka penyebaran kasus COVID-19 di wilayah masing-masing.

"Posko ini sudah kami pastikan berjalan sesuai dengan arahan pimpinan. Yang terpenting di posko ini adanya sinergitas dan kolaborasi satu sama lain," katanya.

Ali melanjutkan, warga yang membutuhkan informasi seputar COVID-19, maka di Posko PPKM Mikro menyediakan data dinamis maupun statis seperti perkembangan zona hingga warga yang tengah menjalani isolasi mandiri dan terkendali, termasuk warga juga dapat meminta bantuan terkait dengan pertolongan bagi warga yang terpapar COVID-19.

"Posko ini menerapkan sistem piket. Baik siang maupun malam pasti ada petugas bergantian bersiaga di posko," terangnya.

Selain bertugas patroli ke wilayah, petugas Posko PPKM Mikro juga mengoordinasikan dan melayani kebutuhan warga yang sedang menjalani isolasi mandiri hingga tingkat RT/RW. Warga yang menjalani isolasi mandiri pun mudah terpantau, bisa terlayani dan mempercepat proses kesembuhannya.

"Angka kasus positif aktif yang meningkat usai libur lebaran mengakibatkan penanganan pasien di sejumlah fasilitas kesehatan melampaui batas kemampuan. Kita perlu memfasilitasi dan membantu supaya ada penambahan jumlah tenaga kesehatan dan tidak terjadi penumpukan di satu pelayanan kesehatan," tandasnya.